Informasi resmi terkait seleksi TFL tahun anggaran 2021 hanya dari web portal IBM SANITASI  |   Pengiriman Berita/Artikel/Kisah Sukses ke email publikasi.plpbm@gmail.com

FGD Sanimas sebagai Strategi Penyiapan Pemda dan Masyarakat

GORONTALO, plpbm.pu.go.id – Dua kota/kabupaten sasaran program Sanimas Reguler Tahun Anggaran (TA) 2021 di Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tingkat kabupaten/kota dalam rangka tahap persiapan dan perencanaan Program Sanimas Reguler TA. 2021 pada tanggal 15 Juni 2021 di Hotel Maqra Kota Gorontalo.

FGD tersebut dihadiri oleh Bappeda Kabupaten Boalemo, Bappeda Kota Gorontalo, Dinas Perkimhut Kabupaten Boalemo, Dinas PUPR Kota Gorontalo, Fasilitator Sanimas Reguler Provinsi Gorontalo, TFL Teknik dan Pemberdayaan di Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo serta KSM dan KPP dari Program Sanimas Reguler di Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo.

Kegiatan ini membahas tahapan awal dalam pembangunan Sanimas Reguler beserta masalah-masalah yang dihadapi pada saat awal pembangunan di masing-masing Kota/Kabupaten sasaran. Selain itu, hasil dari FGD ini juga memberikan solusi dari pemerintah terkait dari masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat selama pelaksanaan Program Sanimas Reguler.

Beberapa masalah yang dijadikan bahan diskusi adalah:

1. Kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan IPAL terutama dari segi ketinggian lahan (elevasi).

2. Metode selotif/sosialisasi ke warga.

3. Pemilihan opsi teknologi IPAL yang akan digunakan serta tindak lanjut dari Pemda jika diperlukan pemeliharaan untuk IPAL.

Dari kegiatan FGD tersebut didapatkan beberapa solusi yaitu:

1. Lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan IPAL harus diukur elevasinya terlebih dahulu menggunakan theodolite dan perhitungan secara manual. TFL di lokasi pendampingan juga harus terus intens mendampingi saat pembangunan untuk mengontrol elevasi dari pipa yang akan digunakan.

2.Sosialiasi ke warga bisa dilakukan secara rembuk warga seperti yang dilakukan di Desa Diloato, Kabupaten Boalemo.

3. Pemilihan teknologi IPAL harus dilakukan secara rembuk warga, karena biaya operasional pasca konstruksi IPAL dilaksanakan oleh KPP yang bergantung pada iuran masyarakat pemanfaat.

Sebagai tamabahan dari pihak PPK Perencanaan juga menyampaikan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan FGD ini juga diharapkan dapat memberikan kesiapan untuk Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terlibat dalam program. (Adv. Reguler Wil. 3/pub.ibm)

0 Komentar

Tulis Komentar

Kirim Komentar