Informasi resmi terkait seleksi TFL tahun anggaran 2020 hanya dari web portal PLPBM  |   klik tautan berikut untuk memeriksa kelengkapan dokumen/data perihal seleksi TFL 2020  |   Silahkan download materi bimbingan teknis Sanitasi Perdesaan Padat Karya TA 2019 disini | Pengiriman Berita/Artikel/Kisah Sukses ke email publikasi.plpbm@gmail.com

Dukung Daya Beli Masyarakat, PUPR Percepat Realisasi Program Padat Karya Tunai

JAKARTA, plpbm.pu.go.id – Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan,  Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diminta untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrstruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19.

Realokasi anggaran juga dilakukan di KemenPUPR, termasuk dalam realisasi program Padat Karya Tunai (PKT). Kementerian PUPR melakukan upaya dalam rangka percepatan realisasi program PKT 2020 untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat pandemi COVID-19.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical dan social distancing,” ujar Menteri Basuki.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui inpres yang dikeluarkan pada 20 Maret 2020 memberi arahan, “Program Padat Karya Tunai di beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian KKP, harus segera dieksekusi. Dana desa dan program-program pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) juga harus mengutamakan cara-cara padat karya,” kata Presiden dalam telekonferensi, Selasa (24/03/20).

Di Kementerian PUPR, program Padat Karya Tunai atau cash for work pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp8,64 triliun. Adapun, anggaran tersebut digunakan untuk 7 program yakni Pembangunan Jembatan Gantung, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

Selain itu, sebagai upaya penanganan COVID-19, KemenPUPR juga turut serta dalam pembangunan fasilitas karantina pengendalian COVID-19 di Batam, serta penyediaan rumah sakit darurat penanganan COVID-19 yang memanfaatkan bangunan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta. Perbaikan dilakukan sebagai tindaklanjut dari perintah Presiden atas permintaan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia. (pub.ibm) 

Sumber :

  1. Berita pu.go.id, “Program Padat Karya Tunai Irigasi Kementerian PUPR 2020 Jangkau 6.000 Lokasi” diterbitkan pada Sabtu, 28 Maret 2020.
  2. Keterangan telekonferensi oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2020.

0 Komentar

Tulis Komentar

Kirim Komentar