Informasi resmi terkait seleksi TFL tahun anggaran 2020 hanya dari web portal PLPBM  |   klik tautan berikut untuk memeriksa kelengkapan dokumen/data perihal seleksi TFL 2020  |   Silahkan download materi bimbingan teknis Sanitasi Perdesaan Padat Karya TA 2019 disini | Pengiriman Berita/Artikel/Kisah Sukses ke email publikasi.plpbm@gmail.com

AUDIT BPKP - LEBIH BAIK TERLAMBAT DARIPADA TIDAK SAMASEKALI

Ungkapan tersebut memang sesuai dengan agenda kegiatan bulan November-Desember ini yang sedang dilakukan oleh Sanimas IsDB, yaitu pelaksanaan audit program oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  Bagaimana tidak, pelaksanaan Sanimas IsDB selama 5 tahun berjalan sejak tahun 2014 baru tahun ini dilakukan audit oleh instansi eksternal yaitu BPKP. Walaupun selama ini sudah dilakukan pengendalian internal program oleh para pelaku tingkat provinsi, kabupaten dan kelurahan/ desa namun belum afdol jika belum dilakukan pemeriksaan/ audit oleh pihak eksternal yang resmi ditunjuk oleh Negara.

Sebagai program yang berbasis masyarakat, kendala yang selama ini dihadapi adalah pelaksana kegiatan SDM nya lemah dan adanya beberapa pelaksana kegiatan yang tidak patuh terhadap bimbingan dan arahan pendamping. Walau setiap melakukan pembimbingan pembuatan laporan keuangan dan pelaksanaan fisik fasilitator selama ini selalu menyampaikan bahwa semua pengeluaran uang dan hasil kegiatan fisik nantinya akan diperiksa oleh BPKP namun karena audit yang tidak kunjung datang selama bertahun-tahun maka hal ini berimbas pada “ketidakpercayaan” para pelaksana kegiatan bahwa Sanimas IsDB akan benar-benar diaudit, apalagi menjelang akhir 2019 dimana program sudah akan selesai. 

Namun akhirnya audit benar-benar ada dan dilakukan di penghujung tahun 2019 ini. Dan auditnya pun langsung menyasar empat tahun anggaran sekaligus yaitu tahun 2014/2015, 2015/2016, 2017 dan 2018. Sebagaimana Dijelaskan oleh Ketua Tim Audit Sanimas IsDB BPKP Pusat Bpk Suko saat workshop Persiapan Audit Sanimas IsDB di Kota Batam tanggal 14-16 Oktober 2019, tujuan audit oleh BPKP adalah; (1) Memberikan opini mengenai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan program sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan pada program yang bersangkutan (audit keuangan), (2) Memberikan penilaian atas kecukupan rancangan sistem pengendalian intern program guna mencapai tujuan program, serta penilaian atas tingkat efektivitas implementasinya di lapangan, (3) Memberikan penilaian terhadap kepatuhan program berdasarkan jenis kegiatan tertentu yang ditetapkan, dan (4) Mengidentifikasi dan menginformasikan bilamana dari hasil audit dijumpai adanya indikasi terjadinya fraud dalam pelaksanaan kegiatan program.

Ruang Lingkup audit Sanimas IsDB meliputi: (1) Penilaian Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan, meliputi kesesuaian laporan, ketepatan perhitungan, bukti pendukung, indikasi terjadinya fraud, dan proses pengadaan barang dan jasa; (2) Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern, meliputi pengendalian oleh para pelaku, efektivitas pengendalian, dan pengendalian atas resiko; (3) Penilaian Kepatuhan Terhadap Ketentuan Program, meliputi kepatuhan pada ketentuan tertentu dalam loan agreement dan keabsahan/ eligibilitas pengeluaran, kepatuhan dalam pelaksanaan prosedur pengadaan terutama yang dilakukan oleh masyarakat, dan kepatuhan atas pelaksanaan mekanisme tahapan program (sesuai dalam Pedum Sanimas).

Untuk Regional 1 Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, lokasi sampel audit Sanimas IsDB ada di 6 kab/ kota yaitu 3 (tiga) kab/ kota di Provinsi Aceh yaitu Kab Aceh Tenggara, Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe, dan 3 (tiga) kab/ kota di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kab Karo, Kota Medan dan Kota Binjai. Jumlah sampel lokasi audit di masing-masing kab/ kota sebanyak 12 sampel lokasi meliputi 2 lokasi tahun 2015, 4 lokasi tahun 2016, 4 lokasi 2017, dan 2 lokasi tahun 2018.

Audit BPKP membelajarkan para pelaku dari tingkat kabupaten/ kota hingga kelurahan/ desa tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Beberapa pemahaman ternyata juga ada yang belum pas dengan aturan dan ketentuan yang disampaikan oleh BPKP. Beberapa pelaku menyambut positif audit ini walau sebagian besar menyayangkan kenapa baru dilakukan tahun ini, bukan dilakukan per tahun berjalan sejak 2015 lalu. PPK Satker PIP Kota Banda Aceh ibu Emira misalnya mengatakan “Sayang auditnya langsung 4 tahun anggaran. Harusnya per tahun anggaran sehingga kesalahan yang terjadi bisa diperbaiki dan tidak terulang tahun berikutnya. Kalau sekarang temuan terjadi berulang selama 4 tahun pelaksanaan”. Hal senada disampaikan oleh Bpk Furqan PPK Satker PIP Kota Lhokseumawe “Temuan masalah kelengkapan administratif mendominasi hampir di semua lokasi semua tahun anggaran. Hal ini karena audit dilakukan langsung 4 tahun anggaran, jika audit dilakukan sejak tahun 2015 per tahun anggaran maka pasti ada perbaikan di tahun anggaran berikutnya”. Namun bagi Andri Kusumaryadi TAMK Kota Banda Aceh, audit ini sangat membantu pendamping/ fasilitator dalam membimbing BKM dan KSM “Sekarang mereka baru percaya kalau uang yang mereka kelola dan fisik yang mereka kerjakan benar-benar diperiksa dengan cermat. Dulu kita ngomong sampai berbusa-busa mereka tidak begitu peduli menganggap tidak akan diaudit karena selama 4 tahun tidak pernah ada audit. Mudah-mudahan untuk pelaksanaan tahun 2019 belajar dari temuan-temuan audit tahun-tahun sebelumnya maka akan lebih baik hasilnya”.

Mari kita wujudkan Sanimas IsDB yang transparan, akuntabel, berkualitas dan bermanfaat…  

0 Komentar

Tulis Komentar

Kirim Komentar